Minggu, 19 Juni 2011

Ya Semoga Dishub Bisa Mengatur Angkutan Kota.., Biar Prekonomian Itu Teratur Jangan Berat Sebelah Segera Menyusul Pembangunan Yang Belum Selesai..

Boom Panjang Jadi Pelabuhan Domestik

KARIMUN - Pelabuhan Boom Panjang yang berada di dekat Jalan Nusantara, Tanjungbalai Karimun akan dijadikan pelabuhan domestik. Sebelumnya pelabuhan ini hanya melayani rute pelayaran antar pulau di Kabupaten Karimun

Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Karimun, Raja Usman kepada Haluan Kepri, Rabu (11/5) di Sungai Pasir, Meral.

Menurut Raja Usman, perubahan fungsi Pelabuhan Boom Panjang itu sudah dibicarakan dengan seluruh stake holder. Pihaknya sudah membicarakan proses admisnistrasi pengalihan fungsi pelabuhan ini sama Administrator Pelabuhan (Adpel), Dinas Perhubungan, Badan Usaha Kepelabuhan. Rencananya, bisa terealisasi pada 2011 ini.

"Fungsi dari pelabuhan itu kan untuk sandar kapal. Kalau kapal antar pulau biasanya bersandar di pelantar-pelantar. Jadi saya rasa tidak cocok pelabuhan semewah itu bakal dijadikan untuk bersandarnya kapal antar pulau," ungkap Raja Usman.

Kebenaran Pelabuhan Boom Panjang bakal bisa dipakai 2001 ini, juga diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karimun Abu Bakar. Abu yang kebetulan ada disamping Raja Usman menyebut pelabuhan Boom Panjang pengerjaannya sudah selesai. Tinggal peresmian dari kepala daerah. Habis itu, bisa difungsikan sebagai tempat bersandarnya kapal. "Tahun 2011 ini bisa langsung digunakan," ungkap Abu.


Anggota Komisi A DPRD Karimun, Jamaluddin yang juga hadir saat itu meminta kepada dinas perhubungan agar menata lahan parkir jika nantinya Pelabuhan Boom Panjang dioperasikan. Mengingat, Jalan Nusantara merupakan salah satu titik kemacetan di Karimun, karena disamping berada di pusat kota Tanjungbalai Karimun, juga tempat jalurnya angkutan kota Balai-Meral.

Harapan Jamal itu diamini Raja Usman, ia akan meminta kepada dinas perhubungan untuk menata perparkiran itu agar tidak menimbulkan kemacetan.
"TergantungdDishub nantinya apakah akan ada jalur angkutan kota dipindahkan atau diberi larangan parkir di kawasan pelabuhan dengan radius sekian puluh meter. Yang jelas, pelabuhan itu bakal menghidupakn perekonomian masyarakat Karimun nantinya," tandas Raja Usman. (ham)

Minggu, 04 Juli 2010

LSM Minta Muchdi Tidak Dimasukkan PP Muhammadiyah

LSM Minta Muchdi Tidak Dimasukkan PP Muhammadiyah

Jakarta (ANTARA) - LSM Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) dan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta agar nama Muchdi Purwopranjono tidak dimasukkan ke dalam daftar calon Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

Siaran pers bersama Kasum dan Kontras yang diterima ANTARA di Jakarta, Ahad, menyebutkan, dengan segala hormat dan kecintaan dengan Muhammadiyah, dua LSM tersebut meminta Muhammadiyah untuk tidak memasukkan nama-nama yang kontroversial seperti Muchdi Pr.

Baik Kasum maupun Kontras yakin bahwa Muhammadiyah masih memiliki kader lain yang layak dan memiliki integritas dalam mendorong terwujudnya visi kemanusiaan Muhammadiyah bagi masyarakat Indonesia.

Kedua LSM tersebut mengaku resah atas pemberitaan media akhir-akhir ini yang menyatakan bahwa Muchdi Pr masuk dalam bursa kepengurusan inti PP Muhammadiyah.

Hal tersebut antara lain karena Muchdi Pr pernah menjadi terdakwa otak pelaku kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, meski telah dinyatakan tidak bersalah.

Kasum dan Kontras mengingatkan, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum sejak beberapa waktu lalu telah bekerja untuk melakukan penelaahan mengenai dibebaskannya Muchdi Pr oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain itu, ujar mereka, Komisi Yudisial juga sedang memproses pemeriksaan terhadap hakim kasus tersebut.

Kedua LSM itu mengakui bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang moderat dan bercirikan kemanusiaan serta perdamaian sebagai alat pendidikan umat.

Mereka berpandangan, Muhammadiyah telah berperan baik secara nasional maupun internasional dalam berbagai usaha perdamaian dunia tersebut.

Kasum dan Kontras mengkhawatirkan bahwa Muhammadiyah bisa terseret dan dijadikan alat untuk melindungi figur yang menjadi target akuntabilitas hukum dan HAM di Indonesia dan juga menjadi perhatian dunia internasional.

Kamis, 01 Juli 2010

Peresmian Perpustakaan Kepri “Encik Daud” di Karimun

Usai melakukan panen padi perdana di Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Gubernur Kepri Ismeth Abdullah didampingi Bupati Karimun Nurdin Basirun dan rombongan selanjutnya menuju ke kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun untuk meresmikan Perpustakaan Kepri “Encik Daud” Rabu 20 Januari 2010.

Lahan seluas 566 meter persegi yang digunakan untuk membangun Perpustakaan Kepri ini merupakan hibahan dari ahli waris keluarga besar Encik Daud, yakni Drs Rahman Daud. Oleh karena itu untuk mengenangnya, maka nama Encik Daud diabadikan sebagai nama Perpustakaan Kepri di Kelurahan Tanjungbatu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.

Gubernur Ismeth Abdullah dalam sambutannya mengajak kepada seluruh masyarakat Kepri, untuk bisa mencontoh langkah yang dilakukan oleh keluarga besar ahli waris Encik Daud. Dimana keluarga besarnya, telah menghibahkan sebagian tanahnya untuk dijadikan perpustakaan atau rumah baca.

Tentu ini sesuatu yang sangat berguna sekali. Utamanya bagi genari muda kita. Agar mereka senantiasa rajin belajar dan membaca. Dengan adanya perpustakan, ini akan meningkatkan minat baca tidak saja anak-anak, tapi masyarakat secara luas.

“Kehadiran perpustakaan atau rumah baca sangat penting bagi masyarakat. Penelitian membuktikan, kehadiran sebuah perpustakaan di suatu daerah dapat meningkatkan angka kelulusan siswa-siswa,” kata Gubernur Kepri Ismeth Abdullah.

Gubernur menambahkan, selain pembangunan perpustakaan diberbagai wilayah Kepri, saat ini Provinsi Kepri juga telah memiliki universitas negeri. Jadi bagi generasi penerus kepulauan riau yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi tidak perlu lagi ke luar daerah.

“Kita akan terus membangun perpustakaan di setiap wilayah kepri, baik yang ada di perkotaan hingga ke daerah pelosok. Sebab ilmu pengetahuan tidak akan berhenti sampai disini, tetapi akan terus mengalami perkembangan,” kata Gubernur Ismeth Abdullah.

Sementara itu, Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan kehadiran Perpustakaan Kepri di Kecamatan Kundur meruapakan hal yang positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan di wilayah Kabupaten Karimun.

“Dengan adanya Perpustakaan “Encik Daud” di Kecamatan Kundur, adalah salah satu upaya mengejar ketertinggalan dengan negara tetangga yang pembangunan ilmu pengetahuan dan pendidikannya sangat maju,” kata Bupati Karimun Nurdin Basirun.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan pengelolaan perpustakaan dari Provinsi Kepri ke pemerintah Kabupaten Karimun. Masing-masing diwakilkan oleh Asisten Administrasi Kepri Afirin dan diserahkan ke asisten administrais pemerintah kabupaten Karimun, syamsuardi, dengan disaksikan oleh Gubernur Kepri Ismeth Abdullah dan Bupati Karimun, Nurdin Basirun. (red)
Terakhir Diperbarui ( 21 Januari 2010 jam 14:27 )

Selasa, 22 Juni 2010

Peringatan HLUN Tingkat Provinsi Kepri

Pemerintah Provinsi Kepri, Jumat 18 Juni 2010 menggelar puncak peringatan Hari Lanjut Usia ( HLUN) di Aula Kantor Gubernur. Peringatan yang dihadiri oleh para lansia yang tergabung dalam sejumlah organisasi di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan sekitarnya.

Asisten Ekonomi Pembangunan Provinsi Kepri, Nuraida Mokhsen yang membacakan pidato Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufri menyebutkan bahwa fase menjadi Lansia (lanjut usia), kualitas hidup pada hampir semua aspek mengalami penurunan. Karakteristik lanjut usia yang demikian akan memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang penting dan berpengaruh luas terhadap perencanaan pembangunan nasional.

Disisi lain, lanjut usia telah melalui perjalanan hidup yang penjang memiliki pengetahuan, pengalaman yang luas dan kearifan. Ini merupakan kualitas sumberdaya yang tidak dapat ditemui dalam kelompok lainnya dapat dimanfaatkan dalam pembangunan nasional.

Mensos RI menegaskan isu penduduk lanjut usia terutama di negara-negara berkembang, menurut Mensos RI, telah mendunia. Sebagaimana proyeksi penduduk dunia yang dilakukan PBB menunjukkan decade tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 penduduk Lansia di dunia meningkat hingga 77,37 persen. Dan Indonesia, merupakan salah satu negara penyumbang tingginya angka prosentase peningkatan jumlah Lansia. Diperkirakan, jumlah penduduk Lansia nantinya akan lebih besar dibanding Balita. Oleh karena itu, Mensos mengharapkan agar perhatian terhadap Lansia perlu dilakukan sedini mungkin, meskipun prosentase penduduk Lansia di Indonesia belum mencapai 25 persen sebagaimana terjadi pada negara-negara maju.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Kepri, Benny Kusmayadi menyebutkan sejumlah kegiatan untuk memeriahkan HLUN tingkat Provinsi Kepri antara lain melakukan senam masal khusus bagi Lansia yang digelar di lapangan Pamedan, 11 Juni 2010 sekaligus pemeriksaan kesehatan. (red)

Terakhir Diperbarui ( 22 Juni 2010 jam 08:51 )

Senin, 14 Juni 2010

Batik Karimun Bidik Pasar Internasional

KARIMUN- Salah satu produk home industri jenis batik berciri khas Kabupaten Karimun, bakal merambah pasaran di Provinsi Kepri, bahkan ke pasar Internasional. Fasilitator pengrajin batik di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing, Suwardi ditemui di lokasi pembuatan batiknya mengatakan, untuk menciptakan ciri khas Kabupaten Karimun, motif batik yang ditonjolkan adalah jenis daun sukun, bunga raya, sampan layar, udang dan sotong (cumi-red).

Hal tersebut kata Suwardi merupakan tema kusus yang bercirikan wilayah kepulauan di Kabupaten Karimun, yang dikerjakan hanya lima orang tenaga, diantaranya Mukrin, Sandi, Raja Aminah, Khairani dan Bambang.

"Satu bahan yang dikerjakan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Itu untuk jenis cap, dan hasil jadinya untuk sementara dipasarkan hanya di sekitar Karimun saja dengan sasaran pasarnya adalah pegawai Pemkab Karimun. Setelah itu baru akan kita coba memasarkan di toko-toko," kata Suwardi, Jumat (11/6).

Kain yang digunakan untuk membatik dari jenis kain mori dan primisima, yang dipesan dari Jakarta dan Yogjakarta, termasuk seluruh perlengkapan mulai dari bahan pewarna, alat cap, motif bisa dikatakan secara keseluruhan berasal dari dua kota tersebut. Dimana di seluruh daerah Kepri belum ada dijual perlengkapannya.

"Dalam satu hari bisa menghasilkan sekitar enam lembar batik. Itu jika dikerjakan mulai dari pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB, dan harganya juga bervariasi, tergantung motif dan warna. Mulai dari yang paling murah Rp125 ribu hingga yang paling mahal yaitu Rp350 ribu. Motif yang paling diminati sampai saat ini adalah daun sukun dan bunga ros. Sampai saat ini sudah banyak pelanggan yang membeli lebih dari satu batik," terang Suwardi.

Alasan Suwardi untuk menekuni kerajinan batik tersebut adalah guna menciptakan ciri khas batik di Kepri secara umum dan Kabupaten Karimun khusunya. Seperti di Pulau Jawa, ciri khas batik mereka rata-rata bermotif keris, sehingga ia termotivasi untuk membuat ciri khas Kabupaten Karimun dari batik.

"Usaha ini kami tekuni baru hampir satu bulan, namun merintisnya sudah setengah tahun, sejak adanya pelatihan membatik yang diadakan oleh Kanpora Kabupaten Karimun pada awal tahun ini. Dan hal ini kami geluti tanpa ada bantuan modal dari Pemda Karimun," ujarnya.

Sampai saat ini kata dia, ia secara bergotong royong mencari modal bersama-sama. Diperkirakan sudah menghabisakan dana sekitar Rp30 juta, mulai dari membeli peralatan, bahan dan sebagainya.

Peran Pemda juga turut mendukung dari usaha batiknya tersebut, dengan mengirimkan beberapa orang tenaga untuk dilatih membatik ke Yogyakarta pada beberpa bulan lalu. Namun demikian dirasa masih belum memenuhi standar membatik yang berkualitas, pasalnya pelatihan yang dibiayai oleh Pemda hanya tingkat dasar dan menengah.

"Harapan kami ke depan agar Pemda mau memberikan pelatihan membatik untuk tingkatan mahir, sehingga akan menciptakan kualitas batik asal Kabupaten Karimun yang berkualitas, dan mampu menembus pasaran sampai ke negara tetangga Singapura dan Malaysia," harap Suwardi.

Dalam pertengahan Juni ini tepatnya tanggal 15, Suwardi beserta rekan-rekannya akan mengikuti sayembara batik Provinsi Kepri, memperebutkan total hadiah puluhan juta rupiah, yang tempat pelaksanaannya akan digelar di Batam. Hasil karya yang dianggap terbaik akan menjadi trade mark Provinsi Kepri.(sm/27)

Kenapa Barang Seken Masih Dibutuhkan di Batam?

Syamsul Bahrum, PhD, Asisten Ekbang Pemko Batam

Dalam teori sosio-ekonomi mengajarkan bahwa jika suatu kawasan, kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah dominan dalam struktur tenaga kerja maka bisnis barang bekas bisa berkembang pesat. Meskipun di Kota Batam kelompok kelas menengah ke bawah relatif kabur karena keterlibatan mereka yang bekerja di sektor formal cukup dominan (340.500 tenaga kerja) dibandingkan sektor informal diantara 1.006.500 penduduk (Mei 2010), namun kebutuhan akan barang seken untuk berbagai keperluan (tempat tidur, lemari baju, meja, kursi makan dan tamu, berbagai barang elektronik (televisi, kulkas, mesin cuci, kipas angin, dll) bahkan sepeda, kereta bayi dan mainan masih dominan.

Maraknya bisnis barang seken misalnya di Tanjung Sengkuang, Batu Aji, Sagulung, dan Bukit Beruntung tidak terlepas dari adanya permintaan masyarakat. Dalam teori ekonomi mengajarkan jika ada permintaan (demands) atau “baying capacity”, maka akan selalu ada penawaran (supply) atau “selling strategy”. Jika demikian adanya apa yang salah dalam bisnis ini?

Secara ekonomi di sektor riil dan transaksi dagang tidak ada yang salah, hanya sisi legalitas di mata Pemerintah (Pusat) dan tidak kemudian dipersoalkan oleh Pemerintah Daerah. Maka tidak ada razia bisnis barang seken oleh Satpol, kecuali dilakukan di tempat bermasalah jadi bukan aktifitas bisnisnya yang salah. Dari sisi regulasi nasional, karena pertimbangan untuk melindungi produsen dalam negeri ada kalanya bisnis barang bekas (impor misalnya dari Malaysia dan Singapura) dilarang, meskipun dari sisi masyarakat membutuhkan.

Lalu apa yang perlu dilakukan bagi Batam FTZ? Jika kebijakan di Dewan Nasional (Pemerintah Pusat) bisa longgar dan melakukan pengecualian di kawasan FTZ, maka Dewan Kawasan FTZ BBK (Batam, Bintan dan Karimun) bisa mengambil kebijakan khusus untuk mempermudah dan memperboleh memasukkan barang seken.

Bisa saja Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan FTZ BBK mengeluarkan kebijakan khusus meskipun dengan pola kuota (terbatas) mengizinkan memasukkan barang seken ke wilayah FTZ. Apalagi keperluan barang bekas (used items) ini kan untuk penduduk yang berdomisili di kawasan FTZ (Batam misalnya) dan bukan untuk dibawa ke luar Batam. Logikanya kecil kemungkinan penumpang kapal laut dan udara atau pendatang akan membawa barang bekas ke luar FTZ.

Lalu bagaimana bagi masyarakat yang berdomisili di luar FTZ (di luar Pulau Batam Tonton, Nipah, Setokok, Rempang, Galang dan Galang Baru)? Kita bisa menggunakan mekanisme perdagangan lintas Batas (CBT: atau cross-border trades) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah misalnya di Kota Batam di Kecamatan Belakang Padang (Pulau Belakang Padang) dan Kecamatan Bulang-Lintang (di Pulau Bulang) khususnya masuk dari Malaysia (Kukup) atau Singapura (Pasir Panjang).

Jika bisnis seken ini diizinkan, maka berbagai kejadian penangkapan atas “balpres” dan barang seken yang akan dimasukkan ke Batam (FTZ) tidak perlu terjadi karena sudah melalui mekanisme formal dan prosedural, tinggal mengawasi jangan sampai terdapat barang-barang yang dilarang masuk ke wilayah (pabean Indonesia) seperti narkoba, bahan peledak, senjata api, bahan berbahaya dan beracun (B-3), hewan dan tanaman tanpa karantina kecuali memang diizinkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana perdagangan resmi lainnya.

Jika hal ini bisa dilaksanakan, maka bisnis barang seken menjadi “legal business” yang terproteksi, dan Pemerintah Kota Batam selanjutnya dapat menetapkan beberapa titik Pasar Resmi Barang Seken yang untuk Kota Batam bisa tersebar di kawasan Sagulung, Sekupang, Sei Beduk, Telaga Punggur, Batu Besar, Bukit Beruntung dan Tanjung Sengkuang. Sedangkan di luar Pulau Batam bisa ditetapkan di Belakang Padang, Bulang Lintang, Pulau Buluh dan Sijantung (Galang). Pemerintah Kota melalui APBD-nya selanjutnya membangun Pasar Resmi Barang Seken dan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ menyediakan lahan dan dalam pengelolannya Pemko Batam bekerjasama dengan Asosiasi Pedagang Barang Seken. Pemko bisa menerima PAD, pedagang bisa untung dan masyarakat lapis menengah ke bawah bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau. Insya Allah kita memahaminya